Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Kab. Ende Tahun 2015

Jan 29, 2015 by

SAMBUTAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DALAM ACARA PERINGATAN HARI MENANAM POHON INDONESIA (HMPI) DAN BULAN MENANAM NASIONAL (BMN) TAHUN 2015 TINGKAT KABUPATEN ENDE, DI KELURAHAN REWARANGGA KECAMATAN ENDE TIMUR,  YANG DIBACAKAN OLEH BUPATI ENDE, BAPAK Ir. MARSELINUS Y.W. PETU

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swasti Astu, Syalom.
Dengan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita dan dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah SWT, hari ini kembali kita memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tahun 2014.
Pada hari ini tanggal 28 November 2014 kita menyelenggarakan peringatan HMPI yang ke-7 (tujuh) di seluruh Indonesia. Peringatan ini bertujuan untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi dan membudayakan seluruh masyarakat Indonesia untuk menanam dan memelihara pohon dalam rangka membangun ekosistem hutan melalui rehabilitasi dan lahan di seluruh Indonesia.
Tema Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2014 adalah “Hutan Lestari Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, Air dan Energi Terbarukan”. Pemilihan tema ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat ikut membangun ekosistem hutan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik sekaligus menyediakan bahan baku bagi

industri kehutanan dan menyerap karbon dioksida di udara dalam rangka ikut berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.
Hadirin yang berbahagia.
Pertama, bahwa keberadaan hutan di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Keberadaan hutan ini sangat penting sebagai penyangga kehidupan manusia dan bumi yang perlu dilindungi, dikonservasi, dimanfaatkan dan direboisasi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
Kedua, berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan Pemerintah adalah pada perencanaan hutan dan pengawasan. Sedangkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi adalah pengelolaan hutan, konservasi sumberdaya alam hutan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan

pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dan pengelolaan daerah aliran sungai. Adapun urusan yang berada di bupati/walikota adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya di kabupaten/kota. Dengan demikian kami mohon bantuan para gubernur agar urusan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah, antar gubernur, maupun dengan bupati/walikota.
Ketiga, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam atau di sekitar hutan dalam rangka pengentasan kemiskinan terkait penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kami minta perhatian saudara gubernur, bupati/walikota agar pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan dapat terus berlangsung. Sebagai informasi pada saat ini telah ditetapkan areal kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 328.452 Ha, Hutan Desa seluas 318.024 Ha, Hutan Tanaman Rakyat seluas 194.200 Ha dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan seluas 279.700 Ha pada 3.700 kelompok.

Keempat, bagi masyarakat luas, pelaku usaha, lembaga masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan hidup sebagai bagian dari pemangku kepentingan pengelolaan hutan di Indonesia kami mengajak agar misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat diwujudkan dengan semangat gotong royong. Dengan semangat gotong royong tersebut maka gerakan penanaman pohon dalam rangka membangun ekosistem hutan dapat dilakukan melalui Wana Tani (Agroforestry), Wana Ternak (Silvopasture), dan Wana Mina (Silvofishery) guna mensukseskan kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi. Ekosistem hutan yang baik dari hasil gerakan penanaman pohon, akan berperan sebagai pengatur tata air yang menjamin kuantitas, kualitas dan kontinyuitas aliran sungai sebagai sumber air untuk lahan pertanian atau air minum bagi masyarakat luas.
Hadirin yang berbahagia;
Pada akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para gubernur, bupati/walikota, pimpinan DPRD, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat atas kerjasama dan peran serta dalam

pembangunan lingkungan dan kehutanan selama ini. Kami berharap melalui semangat gotong royong dalam Gerakan Penanaman dan Pemeliharaan Pohon akan terbentuk ekosistem di sekitar kita yang pada akhirnya sektor lingkungan dan kehutanan dapat memberikan kontribusi pada perwujudan visi dan misi Kabinet Kerja 2014-2019.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada upaya-upaya kita bersama yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekian dan terimaksih atas dukungan kita semua, dan atas kerjasama yang baik.
Billahitaufiq Walhidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ttd

SITI NURBAYA

Related Posts

Tags

Share This